Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Semester 3 Dengan Kunci Jawaban

Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Hukum Semester 3 - Selamat tiba di bank soal UT Pendas dan Non Pendas, kali ini admin bakal share mengenai Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 dengan Kunci Jawaban.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 dengan Kunci Jawaban

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 lainnya:

• Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum LING1121 Hukum Lingkungan
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301 Hukum Telematika
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen

Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202

1. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menciptakan terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah
A. Penyidikan pajak
B. Penyelidikan pajak
C. Penelitian pajak
D. Pengawasan pajak
Jawab:
A. Jawaban benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menciptakan terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka

2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak ialah ….
A. adanya kontrapretasi langsung yang didapat
B. tidak harus didasarkan undang-undang
C. sifatnya sanggup dipaksakan
D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
Jawab:
C. Jawaban benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya sanggup dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung sanggup dirasakan oleh pemungut pajak.

3) Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 6 bulan
D. 12 bulan
Jawab:
B. Jawaban Benar sebab jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.

4) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memperlihatkan proteksi warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori ….
A. perlindungan
B. kepentingan
C. daya pikul
D. asuransi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, sebab teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memperlihatkan proteksi warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak

5) Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
A. Kantor
B. Lapangan
C. Rutin
D. Khusus
Jawab:
B. Jawaban benar, Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak

6) Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
B. subjek pajak, objek pajak, aturan pajak
C. tarif pajak, aturan pajak, wajib pajak
D. wajib pajak, objek pajak, aturan pajak
Jawab:
A. Jawaban benar, Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya)

7) Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan sehabis ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
A. STP
B. SKPKB
C. SKPKBT
D. Surat Teguran
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar sebab STP bukan merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak

8) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap ialah ….
A. Pajak Penghasilan (PPh)
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
C. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
D. Bea Meterai
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku hingga sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.

9) PT. INSERT ialah Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 ialah sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 ialah sebesar ….
A. Rp 34.750.000,00
B. Rp 29.750.000,00
C. Rp 24.500.000,00
D. Rp 6.150.000,00
Jawab:
B. Jawaban benar, sebab tidak tepat
Perhitungan PPh terutang ialah sebagai berikut :
Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00
Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00
Rp.29,750,000.00

10) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memperlihatkan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
A. ditolak
B. tidak mengajukan permohonan keberatan
C. diterima
D. diterima sebagian
Jawab:
C. Jawaban Benar sebab apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memperlihatkan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.

11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke ….
A. Mahkamah Agung
B. Kejaksaan Agung
C. PTUN
D. Badan Peradilan Pajak
Jawab:
D. Jawaban Benar sebab Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak

12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang ….
A. Rp 11.950.000,00
B. Rp 12.220.000,00
C. Rp 13.200.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban benar, perhitungannya adalah.
Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:
Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.103.880.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun :
Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00
Rp 25.000.000,00 ´ 10% = Rp 2.500.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00
Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00
Rp.12.220.000,00

13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil bila dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
A. tetap
B. degresif
C. progresif
D. Proporsional
Jawab:
B. Jawaban benar, tariff degresif ialah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil bila dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil

14) PT. ALEXA mengimpor barang “X” sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar ialah .....
A. Rp 900.000.000,00
B. Rp 750.000.000,00
C. Rp 15.000.000,00
D. Rp 2.500.000,00
Jawab:
A. Jawaban benar,
Perhitungan :
Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00
Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00

15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai perjuangan tumbuhan hias dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00, akhir trend kemarau yang berkepanjangan perjuangan Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak tumbuhan yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 ialah sebesar …
A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban benar, penyelesaiannya sbb.
Pajak : Nihil sebab mengalami kerugian
Zakat yang harus dibayar ialah : 2,5% x (Rp50.000.000 – Rp10.000.000) = Rp1.000.000,00

16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim perempuan dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh laba higienis (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar ialah sebesar …
A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar,
Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00
T o t a l = Rp5.250.000,00
Zakat yang harus dibayar ialah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00

17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk dipakai ialah .....
A. Penafsiran Sosiologis
B. Penafsiran A Contrario
C. Penafsiran Otentik
D. Penafsiran Historis
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, sebab Penafsiran a contrario ialah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu kejadian yang terjadi dengan kejadian yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan aturan pajak juga tidak diperbolehkan sebab akan merugikan Wajib Pajak dan mengakibatkan ketidakpastian dalam aturan yang sudah terang mengaturnya

18) Persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 ialah persyaratan ….
A. subjektif
B. objektif
C. preventif
D. persuasif
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, sebab persyaratan objektif ialah persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahnnya

19) Tujuan utama pemerintah melaksanakan reformasi pajak ialah ….
A. menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
B. pajak sebagai embel-embel sumber dana pembangunan
C. kemajuan perekonomian dan dunia usaha
D. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 ialah ….
A. jangka waktu pajak
B. potongan tahun pajak
C. asa pajak
D. tahun pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, masa pajak ialah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007

21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya menggunakan ….
A. tahun 2008
B. tahun 2009
C. terserah Wajib Pajak
D. terserah keputusan Dirjen Pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 sebab enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008.

22) Bapak Haji Hamdani mempunyai perjuangan dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak sebab ia mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani ialah sebesar ….
A. Rp 6.000.000,00
B. Rp 10.500.000,00
C. Rp 13.000.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar,
Penyelesaian:
Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian
Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000 – Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00

23) Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara ….
A. paling singkat 3 bulan
B. paling singkat 6 bulan
C. paling usang 4 tahun
D. paling usang 6 tahun
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan

24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa :.....
A. bunga 2%
B. bunga 2% per bulan
C. denda sebesar 50%
D. kenaikan sebesar 50%
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar sebab dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa denda sebesar 50%.

25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah Pajak ….
A. reklame
B. penerangan jalan
C. materi bakar kendaraan bermotor
D. pengambilan dan pengolahan galian golongan C
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, pajak materi bakar kendaraan bermotor sebesar 5% merupakan Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

26) Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga sanggup mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
A. denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
B. denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
C. pidana penjara paling singkat 9 bulan.
D. pidana penjara paling usang 6 tahun.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga sanggup mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana penjara paling usang 6 tahun

27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak ialah merupakan ….
A. fungsi surat ketetapan pajak
B. manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak
C. syarat NPWP
D. fungsi NPWP
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.

28) Penghapusan NPWP sanggup dilakukan dalam hal ….
A. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
B. perempuan kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
C. Wajib Pajak tubuh telah dibubarkan secara resmi
D. A, B, dan C benar semua
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, sebab A, B, dan C benar semua

29) Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
A. bunga 2% sebulan
B. bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
C. bunga 4% sebulan
D. kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar sebab apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.

30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah ….
A. tanggal 10 bulan takwim berikutnya
B. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
C. 1 hari sehabis pemungutan pajak dilakukan
D. tanggal 15 bulan takwim berikutnya
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah 1 hari sehabis pemungutan pajak dilakukan

31) Dasar aturan yang mengatur wacana keberatan ialah ….
A. Pasal 25 UU KUP 2007
B. Pasal 27 UU KUP 2007
C. Pasal 28 UU KUP 2007
D. Pasal 29 UU KUP 2007
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007

32) Surat yang dipakai untuk memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman manajemen dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah ialah surat ….
A. Tagihan Pajak Daerah
B. Pemberitahuan Pajak Daerah
C. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
D. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ialah surat ketetapan pajak yang memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

33) Retribusi Daerah ialah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
A. Pemerintah Daerah
B. Pemerintah Pusat
C. Kabupaten
D. Negara
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah ialah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

34) Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan ialah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
A. With Holding System
B. Self Assessment System
C. Official Assessment
D. Regulerend System
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan ialah sistem pemungutan pajak Official Assessment.

35) Cara perhitungan Retribusi Daerah ialah dengan menggunakan rumus sebagai berikut ….
A. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
B. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
C. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
D. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi kawasan ialah Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi

36) Metode investigasi yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses investigasi pajak ialah metode ….
A. Vouching
B. Konfirmasi
C. Langsung
D. Tidak Langsung
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.

37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak ialah ….
A. Jaksa
B. Kepolisian
C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

38) Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus ialah ....
A. Peradilan Pajak
B. Peradilan Tata Usaha Negara
C. Peradilan Administrasi Murni
D. Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Peradilan yang hanya melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus ialah Administrasi Tidak Murni

39) Orang pribadi atau tubuh yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
A. Wakil Wajib Pajak
B. Konsultan Pajak
C. Kuasa Wajib Pajak
D. Penanggung Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak ialah orang pribadi atau tubuh yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

40) Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak ialah : ….
A. Menteri Keuangan
B. Pengadilan Pajak
C. Kepala KPP
D. Direktur Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak

41) Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memperlihatkan keputusan dalam jangka waktu paling usang ….
A. 1 bulan
B. 6 bulan
C. 12 bulan
D. 24 bulan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, semenjak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memperlihatkan keputusan dalam jangka waktu paling usang 12 bulan.

42) Dasar aturan yang mengatur wacana investigasi pajak ialah ….
A. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
B. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
C. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
D. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 wacana perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 wacana Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka investigasi pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
A. paling usang 6 bulan semenjak permintaan disampaikan.
B. paling usang 4 bulan semenjak permintaan disampaikan
C. paling usang 3 bulan semenjak permintaan disampaikan
D. paling usang 1 bulan semenjak permintaan disampaikan
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling usang 1 (satu) bulan semenjak permintaan disampaikan

44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, sanggup dilakukan atas permintaan dari ….
A. Direktur Jenderal Pajak
B. Kepolisian
C. Menteri Keuangan
D. Penyidik Pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Penghentikan penyidikan sanggup terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sanggup menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling usang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak tanggal surat permintaan.

45) Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak ialah merupakan jenis-jenis dari Retribusi ….
A. Jasa Umum
B. Jasa Usaha
C. Perizinan Tertentu
D. Daerah Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak ialah jenis dari Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya, silahkan Anda unduh dokumen .pdf nya dengan cara klik link dibahwa ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202

Soal Ujian UT Ilmu Hukum LING1121 Hukum Lingkungan Beserta Kunci Jawaban

1. Istilah aturan lingkungan yang dikemukakan Drupsteen ialah aturan yang bekerjasama dengan….
a. lingkungan alam dalam arti sempit
b. lingkungan alam dalam arti se luas-luasnya
c. lingkungan buatan dalam arti sempit
d. lingkungan buatan dalam arti se luas-luasnya
Jawab:
b. benar

2. Dalam menghadapi Konferensi PBB wacana Lingkungan Hidup Manusia tanggal 5 – 16 Juni 1972, Indonesia mengadakan seminar Ppengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Hukum Nasional” di Bandung pada tanggal….
a. 15 – 18 Januari 1972
b. 15 – 18 Maret 1972
c. 15 – 18 April 1972
d. 15 – 18 Mei1972
Jawab:
d. benar

3. Kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan secara global dimulai pada waktu diadakan peninjauan terhadap gerakan….
a. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 1
b. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 2
c. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 3
d. Dasawarsa Pembangunan Dunia ke - 4
Jawab:
a. benar

4. Penjabaran GBHN 1999 – 2004 yang memuat ketentuan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut dalam UU no. 25 tahun 2000 tentang….
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Program Pembangunan Nasional (Propernas)
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
d. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP)
Jawab:
b. benar

5. Peraturan perundang-undangan wacana Perumahan dan Permukiman adalah…
a. UU No. 41 tahun 1999
b. UU No. 5 tahun 1990
c. UU No. 7 tahun 2004
d. UU No. 4 tahun 1992
Jawab:
d. benar

6. Pengertian lingkungan hidup berdasar konsep kewilayahan sanggup ditemukan dalam rumusan….
a. Pasal 1 butir 1 UUPLH
b. Pasal 2 UUPLH
c. Pasal 9 ayat (2) UUPLH
d. Penjelasan Pasal 1 UUPLH
Jawab:
b. benar

7. Berkaitan dengan hak subjektif the function of defense (abwehrfunktion) dikaitkan dengan….
a. Pasal 20 ayat (1) UULH
b. Pasal 5 UULH
c. Pasal 20 ayat (3) UULH
d. Pasal 21 UULH
Jawab:
a. benar

8. Salah satu pola pengaturan hak atas informasi lingkungan hidup secara sektoral terdapat pada Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1999 yaitu tentang….
a. penataan ruang
b. kehutanan
c. AMDAL
d. proteksi varietas tanaman
Jawab:
c. benar

9. Pakar lingkungan, LSM bidang lingkungan, dan masyarakat yang akan terkena dampak tercantum sebagai….
a. anggota tetap dalam komisi AMDAL Daerah
b. anggota tidak tetap dalam Komisi AMDAL Pusat
c. pimpinan dalam Komisi AMDAL Daerah
d. pimpinan dalam Komisi AMDAL Pusat
Jawab:
b. benar

10. Wewenang pemerintah dalam pengaturan tata ruang tercantum pada….
a. UU No. 24 tahun 1992
b. UU No. 5 tahun 1992
c. UU No. 9 tahun 1990
d. UU No. 10 tahun 1992
Jawab:
a. benar

11. Kewenangan propinsi dalam mengevaluasi dokumen AMDAL dilakukan oleh….
a. Komisi Penilai AMDAL Pusat
b. Komisi Penilai AMDAL Daerah
c. Biro BKLH Prop. Daerah Tingkat I
d. Sekwilda Propinsi Daerah Tingkat I
Jawab:
b. benar

12. “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri “ ialah bunyi pasal”….
a. UU No. 4 tahun 1982
b. UU No. 5 tahun 1992
c. UU No. 10 tahun 1992
d. UU No. 23 tahun 1997
Jawab:
d. benar

13. Mengacu pada UU No. 4 tahun 1982, kiprah dan kegiaatan Departemen Pertanian dalam pengelolaan lingkungan hidup semenjak tahun 1992 antara lain adalah….
a. konservasi air tanah dan tataguna air
b. konservasi tanah
c. pengendalian perladangan berpindah
d. perencanaan dan pelaksanaan penghijauan
Jawab:
a. benar

14. Mengacu UU No. 4 Tahun 1982, kiprah dan kegiatan Departemen Energi Sumber Daya Mineral yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup semenjak Tahun 1992 antara lain adalah….
a. pengujian emisi kendaraan bermotor
b. pengelolaan materi tambang mineral
c. pemantauan kualitas udara
d. pemantauan vibrasi dan kebisingan
Jawab:
b. benar

15. Berkaitan dengan Agenda 21, keterlibatan dunia perjuangan (lembaga non pemerintah) di Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan antara lain adalah….
a. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
b. Bina Swadaya
c. Perum Inhutani
d. Kelompok Indonesia Hijau (KIH)
Jawab:
c. benar

16. Ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa….
a. pemerintah wajib memperlihatkan informasi lingkungan
b. masyarakat mempunyai hak untuk berperanserta dalam pengelola lingkungan hidup
c. pemerintah wajib melindungi segenap sumber-sumber insani lingkungan hidup
d. pengusaha wajib menciptakan AMDAL untuk setiap melaksanakan proyek baru
Jawab:
c. benar

17. Berkaitan dengan proteksi sumber daya alam hayati, upaya pemeliharaan dan pencegahan kerusakan tanah telah diatur dalam UUPA….
a. Pasal 11
b. Pasal 12
c. Pasal 14
d. Pasal 15
Jawab:
d. benar

18. Ditinjau dari segi hukum, pendayagunaan tanah yang salah terdapat tiga unsur (ketidaktahuan, keterpaksaan, dan kesengajaan) ialah pendapat….
a. Emil Salim
b. Koesnadi Hardjasoemantri
c. Kartasapoetra
d. Sarwono
Jawab:
c. benar

19. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan urusan dan tugas….
a. pemerintah pusat
b. pemerintah daerah
c. pemerintah sentra dan kawasan berdasarkan penyerahan urusan dan kiprah pembantuan
d. pemerintah sentra dan kawasan berdasarkan urusan otonomi daerah
Jawab:
c. benar

20. Pada Pasal 1 butir 1 UU No. 4 tahun 1992 wacana perumahan dan permukiman dinyatakan pengertian tentang….
a. rumah
b. perumahan
c. permukiman
d. perdesaan
Jawab:
a. benar

21. Baku mutu lingkungan yang memutuskan kriteria kualitas buangan atau limbah disebut….
a. efluen
b. ambien
c. ambang batas lingkungan
d. influen
Jawab:
a. benar

22. Penekanan pada motivasi kemanusiaan (human motivation) merupakan taktik penaatan lingkungan yang didasarkan pada pendekatan….
a. perilaku
b. ekonomi
c. penjelasan
d. tekanan publik
Jawab:
a. benar

23. Peraturan perundang-undangan wacana Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tercantum pada….
a. PP No. 27 tahun 1999
b. PP No. 54 Tahun 2000
c. Kepmen LH No. 77 tahun 2003
d. Kepmen LH No. 78 Tahun 2003
Jawab:
b. benar

24. Bidang garapan aturan tata lingkungan antara lain adalah….
1. tata ruang
2. tata guna tanah
3. tata cara peranserta masyarakat
a. JIKA 1) DAN 2) BENAR
b. JIKA 1) DAN 3) BENAR
c. bila 2) DAN 3) BENAR
d. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR
Jawab:
d. benar

25. Maksud dan tujuan proteksi lingkungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke- 4 ialah proteksi menyeluruh yang meliputi komponen antara lain….
1. sumber daya alam hayati
2. sumber daya alam non hayati
3. sumber daya buatan
a. JIKA 1) DAN 2) BENAR
b. JIKA 1) DAN 3) BENAR
c. bila 2) DAN 3) BENAR
d. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR
Jawab:
d. benar

26. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda di bidang lingkungan hidup pertama kali mengatur duduk kasus ….
1. perikanan mutiara
2. budidaya tumbuhan padi
3. perikanan bunga karang
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

27. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam UULH adalah….
1. tercapainya keselarasan kekerabatan antara insan dengan lingkungan hidup
2. terujudnya insan Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup
3. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

28. Pembagian rumusan Pasal 3 UULH adalah….
1. pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang harmonis dan seimbang
2. untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan
3. bagi peningkatan kesejahteraan manusia
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

29. Makna dari tujuan ke-empat pengelolaan lingkungan hidup dalam UULH ialah pembangunan….
1. tanpa merusak lingkungan
2. berwawasan lingkungan
3. insan Indonesia seutuhnya
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

30. Seluruh anggota masyarakat sangat diharapkan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup karena….
1. duduk kasus lingkungan sangat luas
2. banyak duduk kasus lingkungan ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri
3. masyarakat sering yang paling dahulu mencicipi akhir perubahan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

31. Untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup diharapkan usaha-usaha antara lain….
1. menyebarkan penghayatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan formal
2. mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan-gerakan pengembangan lingkungan hidup
3. memperlihatkan informasi lingkungan kepada lembaga pemerintah non departemen
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

32. Penghargaan Nasional Lingkungan Hidup (KALPATARU) diberikan antara lain sebagai penghargan….
1. perintis lingkungan
2. pengabdi lingkungan
3. penyelamat lingkungan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

33. Mengacu pada UU No. 4 tahun 1982, kiprah dan kegiatan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup semenjak tahun 1992 antara lain adalah….
1. penelitian pencemaran oleh industri
2. pengembangan teknologi higienis lingkungan
3. pemantauan kualitas air pada banyak sekali tubuh air
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

34. Mengacu UU No. 1982, kiprah dan kegiatan departemen Luar Negeri yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup semenjak tahun 1992 antara lain adalah….
1. mempersiapkan data dan informasi dan menyusun laporan yang terkait dengan duduk kasus lingkungan hidup berdasarkan konvensi IMCO
2. memadukan planning pembangunan di banyak sekali sektor semoga tercapai pembangunan berwawasan lingkungan
3. mempersiapkan data dan informasi dan menyusun laporan mengenai duduk kasus lingkungan hidup yang bekerjasama dengan Indonesia di PBB
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

35. Mengacu UU No. 4 1982, kiprah dan kegiatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam pengelolaan lingkungan hidup semenjak tahun 1992 antara lain adalah….
1. penelitian tumbuhan dan fauna
2. penelitian biologi perairan tawar
3. penelitian geologi pertambangan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

36. Lembaga riset internasional yang membantu secara aktif dalam penanggulangan duduk kasus lingkungan hidup di Indonesia antara lain adalah….
1. Center For International Forestry Research (CIFOR)
2. World Wide Fund for Nature (WWF)
3. Tropenbos Foundation
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

37. Sanksi bagi penyelenggara bangunan gedung yang melanggar persyaratan dalam UU No. 28 tahun 2002 ialah berupa sanksi….
1. manajemen
2. perdata
3. pidana
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

38. Dalam hubungannya dengan proteksi cagar budaya, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 dinyatakan bahwa tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang….
1. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia
2. memindahkan benda cagar budaya dari kawasan satu ke kawasan lain
3. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa kecuali
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

39. Dasar aturan perizinan berwawasan lingkungan yang tercantum pada Pasal 7 UULH antara lain dijelaskan sebagai berikut….
1. setiap orang yang menjalankan suatu bidang perjuangan wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup
2. kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
3. ketentuan wacana kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

40. Dalam klarifikasi PP No. 27 Tahun 1999 disebutkan bahwa AMDAL ialah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan antara lain….
1. KA - ANDAL
2. RKL
3. RPL
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

41. Berkaitan dengan PP No. 51 tahun 1993, sistem pengawasan atau pemantauan lingkungan sebaiknya dilakukan dalam tahap-tahap antara lain….
1. pemantauan secara intern (internal monitoring)
2. pemantauan oleh pemerintah (inspection)
3. pemantauan lingkungan (area monitoring)
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

42. Kriteria ketidakpatuhan yang menjadi dasar dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan antara lain meliputi ketidakpatuhan terhadap….
1. baku mutu lingkungan hidup
2. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
3. persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

43. Penerapan hukuman bagi pelanggar aturan di bidang lingkungan sanggup berupa sanksi….
1. manajemen
2. pidana
3. perdata
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

44. Mengingat penegakan aturan lingkungan meliputi penegakan aturan preventif dan represif sehingga aparatur penegak aturan lingkungan antara lain terdiri dari….
1. Polisi dan Jaksa
2. Lembaga Swadaya
3. Masyarakat (LSM) Hakim
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

45. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 sanggup dilakukan oleh….
1. masyarakat yang mengalami kerugian
2. LSM lingkungan (organisasi lingkungan)
3. pemerintah
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

Selengkapnya, silahkan Anda unduh dengan mengklik link dibahwa ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum LING1121

Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336

1. Peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebelum UU Ketenagakerjaan dibuat adalah....
a. buku III potongan 7A KUHPerdata
b. pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
c. pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945
d. UU Nomor 12 Tahun 1948
Jawab:
a. benar

2. Undang-undang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1969
a. UU No. 1 Tahun 1970
b. UU No. 14 Tahun 1969
c. PP No. 33 Tahun 1969
d. PP No. 47 Tahun 1969
Jawab:
b. benar

3. Peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya ialah adanya deklarasi ....
a. Koperensi Perburuhan Internasional di Philadelphia
b. Perjanjian Versaiilles
c. Governing Body
d. Komite Apartheid
Jawab:
a. benar

4. ILO dalam melaksanakan kegiatannya menunjuk komite berikut ini, kecuali....
a. Komite Penerapan Konvensi dan Rekomendasi
b. Komite Keuangan
c. Governing Body
d. Komite Seleksi, Surat-surat, Pengurus
Jawab:
c. benar

5. Jumlah anggota dari Komite Seleksi ILO ialah ....
a. 28 governments, 14 employers, 14 workers
b. 1 governments, 1 employers, 1 workers
c. 20 governments, 1 employers, 20 workers
d. 79 governments, 16 employers, 41 workers
Jawab:
a. benar

6. Sejak tahun 1976 duduk kasus keselamatan, kesehatan kerja dan kondisi kerja ditangani dalam kerangka kerja kegiatan internasional untuk peningkatan kondisi dan lingkungan kerja yang disebut....
a. ILO
b. PIACT
c. ILC
d. UNDP
Jawab:
b. benar

7. Sebagai organisasi, serikat pekerja bersifat bebas artinya....
a. dalam mendapatkan anggota tidak membedakan kepentingan politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin
b. dalam melaksanakan kewajiban tidak dibawah efek atau tekanan pihak lain
c. pembentukan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
d. dalam mencapai tujuan bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan negara
Jawab:
b. benar

8. Menurut UU No 13 Tahun 2003 yang dimaksud pengusaha ialah kecuali orang perseorangan, komplotan atau tubuh aturan yang ....
a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
c. berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di Indonesia
d. ditunjuk Ikatan Pengusaha Indonesia untuk memimpin sebuah perusahaan
Jawab:
d. benar

9. Yang dimaksud dengan orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah....
a. orang yang dipandang keadaan jiwanya atau nalar pikirannya belum bisa memperlihatkan pertanggungan jawab atas perikatan yang dibuatnya secara hukum
b. orang cukup umur dipandang dari segi usia namun keadaan orang tersebut mempunyai sejumlah kekurangan atau kelemahan yaitu tidak bisa mengambil keputusan yang benar
c. seorang perempuan yang bersuami bila akan mengadakan perjanjian memerlukan izin tertulis dari suami
d. orang cukup umur yang menunjuk wakil untuk melaksanakan perjanjian
Jawab:
b. benar

10. Outsourcing merupakan pemborongan pekerjaan yang berdasar pada....
a. pasal 1330 KUHPerdata
b. pasal 1338 KUHPerdata
c. pasal 1437 KUHPerdata
d. pasal 1601 b KUHPerdata
Jawab:
d. benar

11. Menurut UU No. 1 Tahun 1951, pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari....
a. 7 jam
b. 9 jam
c. 10 jam
d. 12 jam
Jawab:
a. benar

12. Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja harus diberi waktu istirahat sedikit-sedikitnya setengah jam apabila yang bersangkutan telah menjalankan pekerjaan selama....
a. 3 jam
b. 4 jam
c. 5 jam
d. 6 jam
Jawab:
b. benar

13. Selama menjalankan istirahat panjang tahun kedelapan, pekerja diberi kompensasi hak istirahat tahunan pada tahun kedelapan sebesar....
a. 7 hari upah
b. setengah bulan upah
c. satu bulan upah
d. satu setengah bulan upah
Jawab:
b. benar

14. Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan disebut...
a. tunjangan tidak tetap
b. upah pokok
c. tunjangan tetap
d. honorarium
Jawab:
b. benar

15. Yang tidak termasuk isi dari peraturan perusahaan adalah....
a. tata tertib perusahaan
b. syarat kerja
c. upah kerja
d. jam kerja
Jawab:
a. benar

16. Pada Bab IX Kerangka Isi peraturan perusahaan menjelaskan mengenai peraturan lembur. Bila karyawan yang tidak berhak mendapat penggantian uang lembur tapi bekerja pada hari-hari libur resmi atau istirahat, maka mendapat....
a. uang lembur
b. penggantian hari libur
c. bonus
d. makan yang memenuhi syarat kesehatan
Jawab:
b. benar

17. Peraturan Menteri No. PER-01/1985 berisi tentang....
a. Perjanjian Ketenagakerjaan
b. Tata Cara pembuatan kesepakatan kerja bersama
c. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
d. tata cara perburuhan dan pengakuan persuratan perusahaan serta pembuatan dan registrasi perjanjian kerja bersama
Jawab:
a. benar

18. Sebelum berlaku UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha menggunakan istilah....
a. kesepakatan kerja bersama
b. perjanjian perburuhan
c. perjanjian kerja bersama
d. perjanjian ketenagakerjaan
Jawab:
a. benar

19. Bila ada serikat pekerja/buruh yang tidak terwakili dalam tim perunding, maka ....
a. serikat pekerja/buruh memberikan aspirasinya sebelum dimulai negosiasi pembuatan perjanjian kerja bersama
b. serikat pekerja/buruh melaksanakan musyawarah sebelum dimulai negosiasi pembuatan perjanjian kerja bersama
c. serikat pekerja/buruh melaksanakan pemungutan bunyi sebelum dimuali negosiasi pembuatan perjanjian kerja bersam
d. serikat pekerja/buruh melaksanakan koalisi sebelum dimulai negosiasi peraturan perjanjian kerja bersama
Jawab:
a. benar

20. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 36 ayat 2 mengatur tentang....
a. kewajiban perusahaan untuk membentuk serikat pekerja/buruh yang diambil dari perwakilan anggota pekerja/buruh yang ditunjuk secara demokratis
b. penyelesaian kekerabatan industrial yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat
c. kewajiban perusahaan untuk membentuk lembaga komunikasi dan konsultasi yang berkaitan dengan duduk kasus kekerabatan industrial
d. penyelesaian kekerabatan industrial melalui mekanisme penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial
Jawab:
d. benar

21. Perusahaan yang melanggar ketentuan wacana mogok kerja, sanggup dikenai hukuman pidana kurungan selama....
a. minimal 1 bulan, maksimal 4 bulan
b. minimal 1 bulan, maksimal 12 bulan
c. minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun
d. minimal 1 tahun, maksimal 12 tahun
Jawab:
b. benar

22. Yang dimaksud dengan penutupan perusahaan (lock out) ialah menolak pekerja/buruh untuk menjalankan pekerjaan sebagai....
a. akhir gagalnya perundingan
b. akhir perusahaan merugi
c. terhentinya proses produksi
d. akhir bersengketanya perusahaan
Jawab:
a. benar

23. Berdasarkan pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003 PHK dengan alasan berikut ini dinyatakan batal demi hukum, yaitu kecuali....
a. pekerja berhalangan masuk kerja sebab sakit berdasarkan keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus
b. pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
c. pekerja menghadiri rapat sekitar pekerjaan di dalam jam kerja untuk merencanakan mogok bersama
d. pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akhir kecelakaan kerja, atau sakit sebab kekerabatan yang berdasarkan surat keterangan dokter jangka waktu kesembuhannya belum sanggup dipastikan
Jawab:
c. benar

24. Burhan yang bekerja di perusahaan sepatu tanpa ada kontrak kerja, bila mengundurkan diri sebab alasan pribadi, maka mempunyai hak sebagai berikut....
a. uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
b. uang pesangon sebesar satu kali penghasilan satu bulan dan penghargaan masa kerja sebesar satu kali honor per bulan
c. uang pengganti hak, dan uang pisah
d. uang pesangon yang berupa penghargaan masa kerja dan uang penggantian
Jawab:
c. benar

25. Perusahaan milik Abadi, saat pemiliknya meninggal dunia, maka kemungkinan yang timbul adalah....
a. jago waris Abadi sanggup mengakhiri perjanjian kerja sehabis merundingkannya dengan pekerja/buruh
b. PHK dengan hak pesangon pekerja/buruh sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan dan uang penggantian hak satu kali ketentua
c. pengusaha sanggup melaksanakan PHK terhadap pekerja/buruh dan pekerja/buruh sehabis diaudit oleh akuntan publik
d. buruh sanggup mengajukan pengunduran diri secara sukarela
Jawab:
a. benar

26. Pekerja yang melaksanakan kesalahan berat akan di PHK dan memperoleh....
a. uang pesangon
b. uang pesangon, penghargaan dan penggantian hak
c. penghargaan masa kerja dan penggantian hak
d. penggantian hak
Jawab:
d. benar

27. Upah yang diberikan berdasarkan pekerjaan pada karya umumnya bekerjasama dengan cuaca. Pekerjaan demikian pengupahannya didasarkan pada....
a. upah minimum regional
b. upah sebulan tetap
c. upah borongan yang diterima selama 3 bulan terakhir
d. upah harian selama 30 hari kerja
Jawab:
c. benar

28. Sehubungan dengan kasus Mulia yang sudah 8 hari bolos kerja tanpa alasan, sebelum menerbitkan surat PHK potongan manajemen tempatnya bekerja harus melaksanakan tindakan berikut ini, yaitu....
a. melaporkan Mulia ke Departemen untuk izin PHK
b. memperlihatkan surat peringatan atau surat panggilan secara patut dan tertulis sebanyak dua kali
c. mendaftarkan kasusnya ke pengadilan kekerabatan industri
d. mengusahakan perdamaian melalui lembaga arbitrase
Jawab:
b. benar

29. Pemberian hak jaminan sosial tenaga kerja kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan mirip berikut ini, kecuali.....
a. memperlihatkan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit
b. memerlukan pertolongan medis lain mirip hamil atau melahirkan
c. memperlihatkan satuan ajal dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia
d. menyewakan kendaraan/ambulans untuk pergi ke rumah sakit
Jawab:
d. benar

30. Peserta Jamsostek yang meninggal dunia bukan sebab kecelakaan kerja maka keluarga yang ditinggalkannya berhak menerima....
a. jaminan kematian
b. jaminan kecelakaan kerja
c. jaminan hari tua
d. asuransi kecelakaan
Jawab:
a. benar

31. Bila dalam kiprah Abu mengalami kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap untuk selama-lamanya sebelum berusia 55 tahun sehingga tidak mungkin lagi untuk bekerja, maka kepadanya .....
a. diberikan jaminan hari renta (JHT) yang menjadi haknya
b. tidak diberikan JHT
c. hanya diberikan biaya perawatan hingga sembuh
d. dipecat tanpa diberikan pesangon
Jawab:
a. benar

32. Persyaratan bagi pekerja yang digolongkan sebagai tenaga kerja sebab Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada suatu perusahaan, ialah bila....
a. diharapkan selama 6 bulan secara terputus-putus dengan hari kerja tidak tentu tetapi lebih 15 hari
b. dipekerjakan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih dengan jumlah hari kerja sekurang-kurangnya 20 hari per bulan
c. tenaga kerja telah melewati masa 1 bulan penuh berturut-turut dengan jumlah hari min 20 hari
d. bekerja selama 15 hari kerja berturut-turut tanpa terputus dengan minimal 10 jam/hari
Jawab:
b. benar

33. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992 wacana Jaminan Sosial Tenaga Kerja banyak pekerja yang tidak didaftarkan atau dimanipulasi gajinya dalam mengikuti kegiatan Jamsostek, maka perusahaan sanggup dikenakan hukuman berikut....
a. hak pekerjaan tidak sepenuhnya diterima sebab harus ditanggung oleh perusahaan
b. perusahaan sanggup digugat dan diwajibkan membayar berkali lipat dari data yang dimanipulasi
c. pengurus perusahaan sanggup dieksekusi oleh Departemen Tenaga Kerja dengan cara membayar
d. pekerja boleh melaksanakan demonstrasi sebab ulah pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya
Jawab:
b. benar

34. PT. Merdeka mempunyai kontrak kerja konstruksi dengan suatu instansi senilai Rp. 400.000.000,00, maka rumusan iuran kegiatan JKK dan JK yang harus dibayar penyedia jasa adalah....
a. 0,15% X Rp. 100.000.000,00) + (0,19% X Rp. 300.000.000,00)
b. 0,15% X Rp. 100.000.000,00) - (0,19% X Rp. 300.000.000,00)
c. (0,24% X Rp. 100.000.000,00) - (0,19% X Rp. 300.000.000,00)
d. (0,24% X Rp. 100.000.000,00) + (0,19% X Rp. 300.000.000,00)
Jawab:
d. benar

35. Sanksi bagi pengusaha yang tidak menyampaikannya kartu tanda kepesertaan berdasarkan pasal 47 aksara a PP 14 Tahun 1993, ialah ....
a. hukuman pelanggaran hukum
b. melaporkan kepada tubuh penyelenggara
c. peringatan yang disertai berupa pencabutan izin perjuangan
d. peringatan yang berupa denda kepada pengusaha
Jawab:
c. benar

36. Akibat kesalahan pekerja yang bekerja tidak berdasarkan mekanisme keselamatan kerja, maka saat terjadi kecelakaan yang berakibat luka parah; sikap pengusaha adalah....
a. wajib menandakan bahwa pengusaha tidak bersalah dikarenakan telah memenuhi prosedur
b. pengusaha wajib memberi ganti rugi (tunjangan ) kepada istri atau suami pekerja yang meninggalkannya
c. mempersiapkan sarana keselamatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku
d. tidak wajib memperlihatkan ganti kerugian sebab kesalahan pekerja sendiri
Jawab:
a. benar

37. Dikatakan terjadi eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha, contohnya mirip berikut ini kecuali .....
a. Mendapat tenaga kerja yang murah
b. Pengusaha memperkerjakan budak, pekerja rodi, pekerja anak-anak
c. Pengusaha memperkerjakan perempuan untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu tang tidak terbatas
d. Pengusaha membayar pekerja sesuai dengan standar UMR
Jawab:
d. benar

38. Peraturan mengenai Keselamatan Kerja terutama untuk pekerjaan di bidang yang bekerjasama dengan kelistrikan diatur dalam....
a. UU No. 18 Tahun 1999
b. UU No. 11 Tahun 1967
c. UU No. 20 Tahun 2003
d. UU No. 13 Tahun 2003
Jawab:
c. benar

39. Tujuan syarat-syarat dilakukannya keselamatan kerja ialah untuk hal berikut ini kecuali ....
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
c. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
d. memberi pertolongan mencegah tindakan melaporkan kepada jago yang ditunjuk
Jawab:
d. benar

40. Pengamanan perusahaan sanggup terwujud secara tepat bila dilakukan dengan cara.....
a. bekerja sama dengan pihak security
b. menghancurkan setiap perjuangan perbaikan dari pihak pimpinan perusahaan
c. pengintegrasian pekerjaan oleh pengusaha dan pekerja adanya kolaborasi saling menghargai dan saling membantu
d. bekerja sama dengan pihak pemerintah kawasan dan dinas tenaga kerja setempat
Jawab:
c. benar

41. Tindakan berikut perlu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan keterangan-keterangan penting atau rahasia-rahasia perusahaan sebagai berikut, kecuali....
a. jangan membicarakan hal-hal diam-diam di erat orang yang dikenal dan kiprah kewajibannya tidak perlu mengetahui kerahasiaan itu
b. hindarilah nafsu ingin dipuji/disanjung dan harapan memperlihatkan kepada orang lain/kawan/khalayak/ramai, bahwa anda ialah orang penting dalam perusahaan yang mengetahui segala-galanya
c. telitilah kepercayaan yang sanggup diberikan kepada yang hadir bila membicarakan hal-hal kerahasiaan dan teliti pulalah derajat kepercayaan yang sanggup diberikan kepada petugas-petugas yang memperlakukan dokumen-dokumen rahasia
d. aturlah penjabaran dokumen-dokumen/surat-surat rahasia
Jawab:
d. benar

42. Tahun 1825 Belanda mengeluarkan peraturan yang membatasi jumlah pemilik budak dengan ketentuan....
1) larangan adanya perdagangan budak dan mendatangkan budak dari luar Hindia Belanda
2) mengancam dengan pidana bila terjadi penganiayaan terhadap budak dan bagi budak yang meninggalkan pekerjaan atau menolak pekerjaan yang layak
3) mengatur hal-hal yang membebaskan budak
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

43. Untuk wilayah Asia Pasifik, ILO mempunyai kantor lokal yang berada di bawah ini, antara lain...
1) Bangladesh
2) Philipina
3) Srilanka
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

44. Dalam Konvensi 100, pemerintah harus menjamin pelaksanaan pengupahan yang sama antara buruh pria dengan jalan....
1) memuat dalam peraturan perundangan nasional
2) mendirikan tubuh penetapan upah
3) menciptakan perjanjian perburuhan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

45. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00 wajib....
1) memperlihatkan masakan dan minuman bergizi
2) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
3) menyediakan angkutan antar jemput
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

46. Izin penggunaan tenaga kerja abnormal harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sekurang-kurangnya memuat....
1) alasan penggunaan tenaga kerja abnormal
2) jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja abnormal dalam struktur organisasi perusahaan
3) jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

47. Bila peraturan perusahaan yang telah diperbaiki oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, maka....
1) peraturan dianggap tidak mempunyai peraturan perusahaan
2) peraturan perusahaan tetap berlaku hingga disahkan peraturan perusahaan yang gres
3) perusahaan dinyatakan tidak mengajukan permohonan pengakuan peraturan perusahaan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

48. Perjanjian kerja bersama dibuat dengan cara musyawarah antara serikat pekerja/buruh dan pengusaha. Bila dalam satu perusahaan hanya ada satu serikat pekerja/buruh, maka ....
1) serikat pekerja/buruh berhak mewakili pekerja/buruh bila memperoleh dukungan kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh melalui pemungutan bunyi
2) serikat pekerja/buruh berhak mewakili pekerja/buruh bila memperoleh dukungan kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh
3) serikat pekerja/buruh berhak mewakili pekerja/buruh mempunyai anggota lebih dari 50% dari 50% dari seluruh pekerja/buruh
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar

49. Perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja sanggup diselesaikan melalui arbitrase. Ketentuan pokok penyelesaian melalui arbitrase antara lain adalah....
1 )waktu proses penyelesaian ialah 30 hari
2) abiter sebanyak 1 orang
3) kesepakatan tertulis oleh kedua belah pihak
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

50. UU No. 13 Tahun 2003 tidak mencabut secara niscaya UU No. 12 Tahun 1964 wacana PHK diperusahakan swasta. Pertimbangannya ialah ....
1) UU No. 13 Tahun 2003 belum mempunyai pasal mengenai tata cara beracara
2) PHK gres sah bila telah mempunyai izin dari lembaga Peradilan Hubungan Industrial
3) PHK sanggup dilakukan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

Selengkapnya, silahkan Anda klik link dibahwa ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301

1. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis yang termasuk kejahatan internet
a. Menerobos firewall pribadi milik orang
b. Mengambil data tanpa hak
c. Menyebarkan informasi diam-diam pemerintah melalui internet
d. Membuat dan meng up load goresan pena ilmiah karya pribadi di blog
Jawab:
d. benar

2. Jika terjadi kejahatan internet di bidang perbankan yang menimbulkan kerugian besar lebih dari 1 subjek aturan (korban), maka para korban tersebut sanggup melaksanakan somasi perdata secara tolong-menolong atau digabung yang lazimnya disebut…
a. Class Action
b. Perkara sumir
c. Mediasi
d. Arbitrasi
Jawab:
a. benar

3. Berikut ini yang Bukan merupakan pola pentingnya teknologi dalam bidang ketatanegaraan
a. Data Pemilu secara on line
b. Penyebaran informasi wacana peraturan perundang-undangan di internet
c. Mendokumentasikan dokumen pemerintahan dalam bentuk softfile
d. Mempublikasikan karya ilmiah di internet
Jawab:
d. benar

4. Bapak Sistematik Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah....
a. Oppenheim
b. Thorbecke
c. Van Vollenhoven
d. Van Burg
Jawab:
b. benar

5. Perbedaan antara perjanjian di internet dengan berdasarkan aturan perdata terletak pada..
a. Jangka waktu berlakunya
b. Media yang digunakannya virtual dan ketentuan yang bersifat khusus
c. Ketentuan dalam KUH Perdata (BW)
d. Daya mengikatnya
Jawab:
b. benar

6. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian aturan untuk memberi proteksi kepada konsumen disebut …
a. Class action
b. Hukum Perjanjian
c. Hukum telematika
d. Hukum proteksi konsumen
Jawab:
d. benar

7. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong iklim transparansi dan susukan luas informasi publik. Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara cyber law dengan undang-undang …..
a. Keterbukaan informasi publik
b. Kepegawaian negara
c. Jaminan sosial
d. Penyiaran
Jawab:
a. benar

8. Dibawah ini yang bukan termasuk kiprah teknologi informatika dan komunikasi dalam bidang pendidikan adalah….
a. Perpustakaan online
b. Berbagi hasil-hasil penelitian melalui media virtual
c. Kelas online
d. Mengambil sumber rujukan melalui buku tanpa menyebut rujukan buku tersebut
Jawab:
d. benar

9. Di Bawah ini yang bukan merupakan tahap-tahap perkembangan telematika pada era 19 di Indonesia adalah..
a. Perintisan
b. Pengenalan
c. Aplikatif
d. Pengembangan
Jawab:
d. benar

10. Berikut ini yang bukan termasuk upaya pendekatan semoga terciptanya penggunaan cyber space dengan baik adalah
a. Aspek hukum
b. Aspek teknologi
c. Aspek filsafat
d. Aspek social
Jawab:
c. benar

11. Penyebaran dari informasi tidak sanggup dihambat, namun tidak berarti seluruh informasi yang berbasis internet sanggup diakses oleh siapapun tanpa batasan apapun. Hal tersebut merupakan informasi berbasis internet yang disebut dengan asas
a. Free flow of information
b. Free charta
c. Free acsess
d. Free information
Jawab:
a. benar

12. Di bawah ini merupakan unsur-unsur yang menimbulkan suatu merek tidak sanggup dilakukan pendaftaran, kecuali..
a. Tidak mempunyai daya pembeda
b. Telah menjadi milik umum
c. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran
d. Suatu barang dan jasa yang belum dilakukan proses permohonan pendaftaran
Jawab:
d. benar

13. Suatu proses di mana seseorang mendaftarkan nama domain yang mirip atau sama dengan sesuatu merek populer dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui lalu-lintas pengunjung yang mengunjungi alamat web bersangkutan. Proses tersebut merupakan pelanggaran terhadap penggunaan domain name yang dinamakan..
a. Cyber cloning
b. Cybersquatting
c. Pemudaran merek
d. Pembajakan merek
Jawab:
b. benar

14. Suatu teori kepemilikan domain name disamakan dengan kepemilikan kebendaan, menyatakan bahwa ekspektasi atas laba yang didapat dari peningkatan sediaan kapital terletak pada hak individual atas benda. Pernyataan tersebut berasal dari tokoh yang bernama..
a. Adam Smith
b. John Locke
c. John Austine
d. Moeljatno
Jawab:
a. benar

15. Pendaftaran suatu domaine name di Indonesia diatur dalam
a. Undang-Undang Merek
b. Undang-Undang Hak Cipta
c. Undang-Undang Rahasia Dagang
d. Undang-Undang Varietas Tanaman
Jawab:
a. benar

16. Toronto Star Newspaper Ltd. ialah sebuah perusahaan Canada yang bergerak di bidang produser program-program televisi. Penggugat merupakan pemilik sah atas merek dagang Canada dengan nomor registrasi TMA 496,452, yang dikenal dengan nama kasus..
a. Nokia.com
b. Domain TSTV.Com
c. Domain Name Apple
d. Domain Name BCA
Jawab:
b. benar

17. Pada kasus antara Audiopoint inc dengan eCorp Inc dikarenakan kasus domain name yang bernama..
a. Audiopoint.Co.id
b. Audiopoint.Com
c. TVS.com
d. Corp.com
Jawab:
b. benar

18. WIPO Arbitration and Mediation Center, merupakan lembaga penyelesaian perselisihan sengketa bisnis yang menilik kasus domain name antara…
a. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. V. Mc Donals Company
b. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. V. Apple Company
c. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. V. International Foodstuffs Company
d. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. V. Samsung Company
Jawab:
c. benar

19. Pada kasus dalam ranah pidana pada registrasi domain name Mustika Ratu antara Tjandra Sugiono dengan PT. Mustika Ratu, dinyatakan bahwa dakwaan terhadap Tjandra Sugiono tidak terbukti dan Vrijspaak. Yang dimaksud dengan Vrijspaak adalah..
a. Bebas atau tidak terbukti
b. Membayar ganti rugi
c. Bersalah atau dipidana
d. Lepas dari segala tuntutan
Jawab:
a. benar

20. ooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT merupakan konvensi internasional wacana paten yang diratifikasi oleh Indonesia melalui..
a. Undang-Undang No. 15 tahun 2001
b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
d. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998
Jawab:
b. benar

21. Suatu penyiaran lagu di internet tanpa perjanjian lisensi melanggar hak terkait Pencipta lagu, hal tersebut melanggar hak ekonomi pelaku yaitu Penyanyi dan Pemusik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal..
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Jawab:
a. benar

22. Suatu jaringan virtual yang sanggup mengakses alamat web satu dengan lainnya disebut...
a. Telepon
b. Internet
c. Hanphone
d. Domain name
Jawab:
b. benar

23. Hubungan Pasal 30 dengan Pasal 46 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informatika merupakan Pasal yang melindungi…
a. Akses jaringan dan komputer
b. Hak imunitas
c. Melindungi rekening bank
d. Melindungi konsumen
Jawab:
a. benar

24. Pada umumnya pelaku Email Phisiking ialah …
a. Haters
b. Cracers
c. Hacker
d. Digital forensic officer
Jawab:
c. benar

25. Hak langsung bagi pencipta atau peserta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memperlihatkan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan definisi dari…
a. Hak cipta
b. Hak ekonomi pencipta
c. Royalti
d. Lisensi
Jawab:
a. benar

26. Berikut ini yang merupakan perbuatan atau hal-hal yang bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di Internet..
a. Mengutip karya ilmiah yang dipublikasi di Internet dengan mencantumkan nara sumber
b. Menggunakan lagu musisi di web site tanpa perjanjian lisensi
c. Menggunakan logo di internet dengan sama tanpa pembeda
d. Menggunakan nama yang sudah sah didaftarkan
Jawab:
a. benar

27. Pemungutan atas performing rights royalty di Indonesia, terjadi perselisihan antara…
a. Pencipta lagu dengan perusahaan label music
b. Perusahaan lebel music
c. Even organizer dengan perusahaan label music
d. Pemerintah dengan pencipta lagu
Jawab:
a. benar

28. Sebuah teknologi pengiriman file dari server ke klien melalui jaringan packet-based semisal Internet, hal tersebut merupakan definisi dari..
a. Bandwith
b. Modem
c. Digital
d. Streaming
Jawab:
d. benar

29. Berikut ini merupakan hambatan dalam penegakan di bidang HKI khususnya di dunia maya di Indonesia, Kecuali.
a. Lemahnya proteksi aturan terhadap pemilik/pemegang HKI
b. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai jerih payah orang lain dalam berkarya
c. Berkembang pesatnya banyak sekali hasil penerapan teknologi maju memperlihatkan peluang terjadinya pembajakan
d. Kesadaran masyarakat dan pelaku perjuangan dalam mentaati instrument aturan yang berlaku
Jawab:
d. benar

30. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menyatakan “pendaftaran yang bersifat deklaratif bahwa registrasi suatu ciptaan bukanlah berarti bahwa yang mendaftar ialah Pencipta”. Hal tersebut diatur dalam Pasal..
a. 32
b. 33
c. 34
d. 35
Jawab:
d. benar

31. Berikut ini merupakan pencerminan dari asas kebebasan berkontrak, Kecuali ….
a. Kontrak sanggup dibuat secara tertulis faktual maupun secara dalam bentuk content di Internet
b. Isi kontrak merupakan kebebaan dari para pihak di dalamnya
c. Kebebasan bahasa yang dipakai dalam kontrak oleh para pihak
d. Segala perjanjian harus baku bentuk dan sifatnya
Jawab:
d. benar

32. Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana hingga dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dana. Hal tersebut merupakan definisi dari…
a. Transfer dana
b. Transaksi keuangan
c. Pengiriman
d. Kegiatan pembayaran
Jawab:
a. benar

33. Segala sesuatu yang menyangkut wacana bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal tersebut merupakan definisi dari..
a. Kegiatan Bank
b. Pendirian Bank
c. Perbankan
d. seluk beluk perbankan
Jawab:
c. benar

34. Sistem keuangan bersifat dinamis dikarenakan…
a. Merupakan suatu sistem yang terus-menerus berubah sebagai reaksi terhadap pergeseran atau perubahan yang terjadi pada permintaan dari masyarakat
b. Merupakan sistem yang diciptakan oleh lembaga aparatur Negara yang berwenang
c. Merupakan sistem yang berdasarkan laba pasar
d. Mengikuti perkembangan index saham
Jawab:
a. benar

35. Berikut ini yang merupakan syarat-syarat tanda tangan digital sebagai alat bukti jika..
a. Dokumen tersebut dicetak
b. Diakui oleh hanya salah satu pihak yang menandatanganinya
c. Wajib di waarmerking oleh notaris
d. Cukup dengan content virtual
Jawab:
a. benar

36. Dalam Pasal 50 pada Undang-Undang Perbankan disebutkan, bahwa yang berhak mendapatkan bunga keterlambatan atas transfer dana adalah…
a. Pengirim dana
b. Bank Pengirim
c. Bank Penerima
d. Penerima dana
Jawab:
d. benar

37. Bahwa aturan yang berlaku ialah aturan dimana akhir utama perbuatan itu terjadi dan memperlihatkan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Hal tersebut di sebut asas….
a. Subjektive territoriality
b. Internal territoriality
c. Objective territoriality
d. Eksternal territoriality
Jawab:
c. benar

38. Pengguna atau nasabah bank yang menggunakan E dan I Banking selain dilindungi oleh Undang Undang ITE dan transfer dana, tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal…
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Jawab:
d. benar

39. Berikut ini ialah yang termasuk calon nasabah yang wajib diterapkan Know Your Customer Principles berdasarkan peraturan Bank Indonesia, Kecuali..
a. Perorangan
b. Perusahaan
c. Bank
d. Kementerian Keuangan
Jawab:
d. benar

40. Dalam hal terdapat kekerabatan perjanjian antara pelaku perjuangan dengan konsumen yang disebut dengan istilah..
a. Contractual Liability
b. Strict Liability
c. Vicarius Liability
d. General Liability
Jawab:
a. benar

41. Model Law on Electronic Commerce yang disetujui oleh Majelis Umum PBB wacana model law dengan Resolusi 51/162 pada tanggal 16 Desember 1996, merupakan landasan untuk mengatur otentikasi, perlengkapan, dan dampak pesan elektronik berbasis komputer dalam perdagangan yang dikenal dengan sebutan…
a. ILO model law
b. UNCITRAL model law
c. WHO model law
d. WIPO model law
Jawab:
b. benar

42. Kegiatan yang merupakan transfer dana dimana satu atau lebih potongan dalam transfer yang dahulu dipakai menggunakan warkat transfer secara fisik kemudian diganti dengan teknik elektronik,adalah definisi dari..
a. Warkat
b. Elektronik transfer
c. Digital transfer
d. Kliring
Jawab:
b. benar

43. Pasal 75 dalam Undang-Undang transfer dana mengatur wacana …..
a. Penerimaan transfer dana
b. Beban pembuktian keterlambatan transfer dana
c. Pembentukan lembaga transfer dana
d. Penuntutan kejahatan
Jawab:
b. benar

44. EFT abreviasi dari ....
a. Electric Fund Track
b. E-Banking Funding Transfer
c. Electronic Fund Transfer
d. Electric Funding Transfer
Jawab:
c. benar

45. Berikut ini yang bukan merupakan beberapa alternatif taktik dalam rangka penyusunan regulasi di bidang cybercrime di Indonesia adalah
a. Menyusun norma-norma aturan positif sebagai pengembangan dari aturan pidana yang ada yang menjangkau kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi
b. Membuat regulasi suatu model norma aturan internasional berupa adopsi prinsip-prinsip regulasi cybercrime bersifat global
c. Regulasi dibuat terlebih dahulu melaksanakan ratifikasi/akses terhadap EU Convention on Cybercrime, Budapest, 2001, dan menciptakan peraturan implementasinya (implementing legislation) ke dalam instrumen aturan nasional
d. Melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan terkait dengan cybercrime di Indonesia
Jawab:
d. benar

46. Dalam Mukadimah European Union Convention on Cybercrime, 2001 menyatakan bahwa pencapaian kesatuan yang besar di antara negara-negara Uni Eropa merupakan tujuan terpenting dari semua hal dan kesatuan tersebut meliputi segala aspek termasuk di dalamnya ialah aspek penegakan hukum. Hal tersebut merupakan prinsip..
a. Prinsip keseimbangan
b. Prinsip kesatuan
c. Prinsip keadilan
d. Prinsip kerjasama
Jawab:
b. benar

47. Prinsip keseimbangan yang ada dalam Mukadimah European Union Convention on Cybercrime, 2001 terdapat pada Pasal..
a. 13
b. 14
c. 15
d. 16
Jawab:
c. benar

48. Di bawah ini yang termasuk karakteristik tindak pidana adalah…
a. Bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum dan susila masyarakat
b. Pengaturannya daluarsa
c. Sakit jiwanya
d. Tindakannya diatur dalam undang-undang yang menguntungkan tersangka
Jawab:
a. benar

49. Di bawah ini merupakan permasalahan dalam kriminalisasi cyberrime secara umum. Kecuali…
a. Perbuatan yang dilarang
b. Pelaku perbuatan yang dilarang
c. Ancaman pidananya
d. Adanya depenalisasi
Jawab:
d. benar

50. Tindak Pidana perbuatan susukan illegal dalam EU Convention on Cybercrime,2001 diatur pada Pasal...............
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Jawab:
b. benar

selengkapnya, silahkan Anda klik link dibahwa ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen 

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara

Demikian yang terbaru, terkait dengan  Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 dengan Kunci Jawaban

Share this post